Dahnil: Miskin Akhlak Hukum Tengah Menimpa Para Penegak Hukum

PENA-BOJONEGORO, JAKARTA - Pemuda Lintas Agama yang terdiri dari Pemuda Muhammadiyah, Generasi Muda Buddhis Indonesia, Gema Mathla'ul Anwar, Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia, Syaban Hidayatullah, Perhimpunan Pemuda Gereja Indonesia, Pemuda Katolik Indonesia, Satgas Advokasi, Gerakan Pemuda Al Washliyah, Pemuda Muslimin Indonesia, Generasi Muda Pemuda Khonghucu gelar kajian nalar hukum seri I Kanal hukum pemuda lintas agama yang mengambil topik "Darurat Korupsi dan Polemik Pansus KPK" pada Sabtu (30/9).

Turut hadir dalam acara tersebut Saut Situmorang Pimpinan KPK RI, Dahnil A. Simanjuntak Ketum PP Pemuda Muhammadiyah, dan Bambang Widjojanto Mantan Wakil Ketua KPK. Pemuda Lintas Agama menginisiasi Kajian Nalar Hukum ini sebagai respon bersama dukungan terhadap pemberantasan korupsi yang terjadi di Indonesia.

D. Sures Kumar selaku pemantik kajian hukum ini mengatakan Pengenalan Kajian Nalar Hukum merupakan bentuk kegiatan yang diinisiasi oleh antar Pemuda Lintas Agama. Seri pertama mengambil tema tentang DARURAT KORUPSI dan POLEMIK PANSUS KPK, tema ini diambil seiring isu yang sedang menguat di Nasional.

Saut Situmorang Mengawali pembahasan, komisioner KPK Saut Situmorang membuka data posisi Indonesia pada CPI score 2016 : 37 (90/168). Saut juga mengomentari terkait pernyataan DPR menyoalkan upaya Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugasnya.

“KPK tidak seperlunya dibahas dalam isu politik, karena ranahnya KPK adalah ranah hukum, apapun sikap ketidakpuasan bisa dilakukan upaya banding sebagai upaya hukum,” ucap Saut.

Saut menilat isu putusan praperadilan kasus Setyano Novanto (Setnov) memiliki 200 lebih bukti, dan Setnov tidak akan lepas meski setelah memenangkan praperadilan sore kemarin.

Sementara Dahnil juga mengatakan bahwa miskin akhlak hukum menimpa para penegak hukum itu mengakibatkan rendahnya akhlak hukum atau absennya akhlak hukum yang akan melahirkan akrobatik hukum, yakni upaya memutarbalikkan keadaan, barang haram hasil korupsi diakrobatikkan menjadi barang halal.

Terkait Pansus, Dahnil juga mengatakan itu adalah persengkokolan paripurna  dan penyebar kebohongan yang terjadi di masyarakat. Dapat dilihat dari sasaran awal Pansus yakni utk membuka isi rekaman penyidik oleh Maryam, setelah dibuka dan tidak terbukti dugaan dari Pansus kepada KPK, namun Pansus tetap bergulir dengan mencari sasaran baru, hal ini menunjukkan bahwa pijakan Pansus KPK adalah lemah.

Dahnil dalam pernyataannya menanyakan kepada kinerja KPK yang tidak membuat Pansus dalam penanganan kasus Novel Baswedan.

“Lemahnya penegak hukum yang terjadi di KPK adanya double loyality, seperti penyidik yang dari Kepolisian seharusnya semuanya loyal kepada KPK (single loyality),” tegas Dahnil.

Sedangkan Bambang Widjojanto menjelaskan bahwa anak muda dan janji proklamasi, sikap Pemuda sangat diperlukan dalam ambil alih nasib Indonesia yang saat ini sedang dirampok oleh para Koruptor.

Bambang menyampaikan state capture adalah elemen Pemerintah yang berkerja dengan para pemilik modal untuk membentuk suatu kekuatan.

“Oligarki adalah bentuk intervensi dari pihak luar pemerintahan untuk saling melindungi bisnis dan puncaknya mengkapitalisasi kepentingan bisnisnya. Musuh Antikorupsi merupakan musuh dari spirit reformasi itu sendiri,” pungkas Bambang.

Sumber : www.muhammadiyah.or.id