Oleh : *Farhan Ulil Mu'tamar B.
IMMBOJONEGORO.OR.ID - Dewasa ini banyak kasus kemanusiaan yang muncul seiring perkembangan dari berbagai sektor yang ada di Indonesia. Menginjak era ekonomi industri 4.0 banyak hal baru mewarnai kehidupan manusia, khususnya Indonesia teatnya di Kabupaten Bojonegoro. Teknologi sudah memasuki zona perekonomian di Bojonegoro, banyak fenomena yang mana bukti teknologi sudah menjadi objek kolaborasi untuk perkembangan dan kemajuan di Kabupaten Bojonegoro, contohnya adalah penanganan, pengurusan, dan pelaporan yang ada di instansi-instansi di bojonegoro sudah memakai basis online.
Tidak hanya itu, pendidikan yang ada di Bojonegoro juga sudah memasuki tahun ke tiga dalam melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer, itu semua adalah bentuk kemajuan yang mau tidak mau harus dilakukan oleh masyarakat dan juga pemerintah. Akan tetapi, kemajuan-kemajuan seperti itu kurang diseriusi oleh berbagai kalangan, ada kalanya pemerintah itu yang serius dalam menggunakan teknologi sebagai alat kerja, karena dirasa itu adalah bentuk ketebukaan publik kepada masyarakat. Akan tetapi, yang terjadi adalah seblaiknya, ketika masyarakat serius dalam menggunakan fasilitas teknologi yang sudah disediakan pemerintah, malah pemerintah itu sendiri kurang cakap dan mungkin kurang tanggap.
Program Keluarga Harapan yang digarap oleh Kementrian Sosial bukti bahwasanya pemerintah mulai konsen terhadap kemiskinan yang ada di Indonesia khususnya Bojonegoro. Program ini dijalankan oleh Dinsos Bojonegoro selaku dinas yang menangani masalah sosial, akan tetapi kurang tepatnya sasaran dikarenakan pegawai-pegawai PKH di Bojonegoro kurang cakap dalam menangani kasus kemiskinan dan problematika sosial itu sendiri, karena kemiskinan dan juga masalah sosial lainnya tidak cukup dengan memberikan dana, apalagi kebutuhan-kebutuhan primer lainnya.
Permasalahna itu sudah dilaporkan oleh masyarkaat kepada Disnos lewat online, akan tetapi di tahun 2018 kemaren belum ada kabar terbaru terkait kegiatan Dinsos khususnya terkait PKH yang kurang tepat sasaran. Bagaimana tidak, pengaduan dilaporkan secara online sudah berjarak 4 bulan lamanya, terhitung bulan Oktober 2018, akan tetapi laporan kegiatan yang seharusnya dilaporkan ke publik lewat berita media cetak ataupun online seharusnya singkron dengan kenyataan yang ada di masyarakat.
Bukan waktu yang sebentar untuk Dinsos mengerjakan itu semua, meskipun berita terbaru mengabarkan bahwasanya kuota PKH akan ditambah akan tetapi pencapaian dari angka keberhasilan mengentaskan kemiskinan belum terlihat. Pasalnya, banyak anak jalanan yang masih berkeliaran di daerah Bojonegoro, entah itu anak asli Bojonegoro ataupun tidak, sedangkan jikalau ditilik dari wawancara anak jalanan yang dilakukan teman-teman Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi IMM pada tanggal 10 Jnauari 2019 mendapatkan data, bahwasanya anak jalanan yang dari Bojonegoro itu adalah dari kalangan keluarga broken home (cerai) dan kurang mampu. Ini juga bisa dibuat daya ukur angka keberhasilan Dinsos dengan PKH dalam mengentaskan kemiskinan yang ada di Bojonegoro itu sendiri.
Bojonegoro, 04 Februari 2019
*Penulis adalah Mahasiswa Semester 6 STIE Cendekia Bojonegoro & Ketua IMM Komisariat Salman Al-Farisi
0 Komentar